Mengenal Wakil Presiden ke-4 Republik Indonesia Asli Sumedang

Nama Umar semakin banyak dikenal setelah ia berhasil menumpas PKI pada 1965. Saat itu, ia menjabat sebagai Panglima Kodam V Jaya. Sebelumnya, Kodam V Jaya berstatus sebagai Komando Kota Besar Jakarta Raya dan ia menjadi komandonya sejak 1959.

Pada 6 Desember 1965, Umar membubarkan PKI beserta ormas dan organisasi pendukungnya. Sejak saat itu, semua kegiatan lanjutan PKI dinyatakan bertentangan dengan hukum dan dikualifikasikan subversif.

Setelah lima tahun menjadi Pangdam V/Jaya, Umar menggantikan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad pada 1965. Sejak saat itu, kariernya terus menanjak. Selain Pangkostrad, ia merangkap jabatan sebagai Panglima Komando Mandala Siaga. Pada 1967, ia diangkat menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat, lalu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1969 hingga 1973.

Selain menjadi anggota MPR periode 1971-1977, Umar juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baru delapan bulan menjabat, Umar menyampaikan 300 perintah pelaksanaan operasional yang menyangkut pekerjaannya.

Ia juga kerap memerintahkan bawahannya untuk memeriksa keuangan secara mendadak di daerah-daerah. Sebuah pernyataan kontroversial Umar pernah dimuat di surat kabar pada 1981. Kala itu ia mengatakan bahwa tak ada satu pun departemen yang bersih dari penyelewengan.

Puncaknya, ia diangkat menjadi Wakil Presiden periode 1983-1988 setelah dicalonkan oleh Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Daerah. 

Umar menderita jantung sejak 1989, setahun setelah melepas jabatannya sebagai wapres. Menurut keterangan dokter pribadinya, Brigjen Buddy Utomo, Umar saat itu sempat menjalani operasi jantung (bypass) di Hers Und Diabetes Zentrum di Jerman.

Halaman Selanjutnya